Perpanjangan SIUP (Surat IJin Usaha Perdagangan)

image

Contoh Surat Izin Usaha Perdaganagn (SIUP)

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENERBITAN IZIN USAHA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini: 

1. Perdagangan adalah kegiatan transaksi barang atau jasa

    seperti     jual-beli, sewa terus bertujuan mentransfer kepemilikan

    atas barang atau jasa dengan kompensasi.

2. Perusahaan Trading adalah unit usaha yang berjalan aktivitas di 

    sektor perdagangan yang tahan lama, berkelanjutan, didirikan,

    menjalankan dan terletak di wilayah Indonesia untuk membuat

    keuntungan.

3. Usulan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut

    SP-SIUP adalah bentuk diisi oleh sebuah perusahaan yang terdiri

    dari profil perusahaan untuk mendapatkan lisensi untuk usaha

    kecil / menengah / besar.

4. Lisensi Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin

    untuk melaksanakan usaha perdagangan.

5. Perubahan perusahaan adalah perubahan profil perusahaan

    yang meliputi perubahan nama perusahaan, struktur perusahaan,

    alamat perusahaan, nama pemilik, modal dan aktiva bersih,

    struktur, unit bisnis dan barang utama / jasa komoditas

    perdagangan.

6. Cabang perusahaan adalah bagian dari unit usaha dari

    perusahaan utama mungkin terletak di daerah yang berbeda yang

    dapat beroperasi secara independen atau mengoperasikan

    beberapa kegiatan dari kantor utama.

7. Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang beroperasi

    untuk mewakili kantor utama kegiatan berdasarkan kewenangan

    yang ditugaskan untuk itu berjalan.

8. Daerah terpencil adalah daerah kabupaten secara geografis sulit

    untuk diakses dan hanya dapat diakses dengan pesawat atau fer

     i / kapal.

9. Resmi bahwa masalah SIUP adalah Kepala Badan akuntabel

   dalam sektor perdagangan di daerah atau pejabat jawab atas

   terpadu Layanan Satu Jendela atau pejabat lain yang diberikan

   kewenangan berdasarkan peraturan ini.

10. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi sebagaimana

   dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34/ 1999 tentang

   Pemerintahan Daerah Ibukota Jakarta dan Undang-Undang Nomor

   32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

11. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud

     dalam Undang-Undang Nomor 32/ 2004 tentang Pemerintahan

     Daerah.

12. Walikota adalah Kepala Daerah Kota sebagaimana dimaksud

      dalam Undang-Undang Nomor 32/ 2004 tentang Pemerintahan

      Daerah.

13. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di

      bidang perdagangan.


LISENSI PERDAGANGAN ( SIUP) 


( 1) Setiap perusahaan yang melakukan perdagangan wajib memiliki

      Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP.)

( 2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari: 

       a. SIUP Kecil; 
       b. Sedang SIUP; 
       c. Big SIUP.

Pasal 3

( 1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan    modal dan aktiva bersih sebesar Rp. 200.000.000 ( dua ratus juta rupiah) , tidak termasuk tanah dan bangunan lokasi usaha.

( 2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan aktiva bersih sebesar antara Rp 200.000.000 ( dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000 ( lima ratus juta rupiah) , tidak termasuk tanah dan bangunan lokasi usaha.

( 3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan aktiva bersih sebesar lebih dari Rp 500.000.000 ( lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan lokasi usaha.
Pasal 4

( 1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  ayat ( 1) tidak berlaku pada: 

a. Cabang kantor perusahaan atau kantor perwakilan; 
b. Perusahaan individu kecil tanpa badan hukum atau struktur dikelola oleh pemilik atau kerabat; 
c. Ponsel penjual, pedagang kaki lima atau pedagang kaki lima.

( 2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dan c dapat memiliki SIUP jika ingin.

Syarat Perpanjangan SIUP TDP


1. Foto Copy KTP Direktur Utama.
2. Foto copy Akta Pendirian dan SK Kehakiman Perusahaan ( dan perubahan kalau ada) .
3. Foto Copy Izin Domisili Perusahaan.
4. Foto Copy NPWP.
5. Asli SIUP lama
8. Asli TDP

9. Surat keterangan domisili asli yang sudah tidak berlaku

Thu, 28 Sep 2017 @13:25

Copyright © 2017 PT. BINA MANAJEMEN GLOBAL · All Rights Reserved
powered by sitekno